Temanggung, MediaCenter - Komisi E DPRD Jawa Tengah bersama sejumlah Perangkat Daerah, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Biro Kesra Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja di Pemkab Temanggung. Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi E Messy Widiastuti dan Sekretaris Zainuddin ingin mengetahui strategi Pemkab Temanggung dalam menurunkan angka kemiskinan. Saat ini, kabupaten yang berada di tengah-tengahnya Pulau Jawa ini kemiskinannya di angka 8,67% lebih baik dibanding provinsi, maupun nasional.

"Kunjungan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah ini untuk menggali data kondisi kemiskinan di sini, karena Temanggung ini mempunyai prestasi yang luar biasa terkait dengan pengentasan kemiskinan. Kemiskinan rata-rata di Temanggung itu di bawah kemiskinan rata-rata di Jawa Tengah. Maka, kita ingin tahu bagaimana caranya Temanggung mengatasinya, programnya apa saja, langkah strategisnya seperti apa," ujar Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Zainuddin, ditemui usai pertemuan di Ruang Gajah, Pendopo Jenar, Selasa (4/3/2025).

Ia pun kagum dengan contoh data spasial yang telah dibuat secara digital, bahkan dari situ sudah bisa muncul atau diketahui data by name by addres. Bahkan, data sendiri dapat diakses melalui google earth. Diharapkan, nanti apa yang diperoleh di Temanggung ini bisa diaplikasikan di kabupaten/kota di Jawa Tengah, utamanya dalam hal penanganan kemiskinan.

"Apa yang didapat di Temanggung ini nanti dapat direplikasikan ke daerah lain, seperti Banjarnegara dan Wonosobo, yang meski berdekatan dengan Temanggung, tapi menyumbang angka kemiskinan terbesar di Jawa Tengah," katanya.

Wakil Bupati drg. Nadia Muna mengatakan, Kabupaten Temanggung mempunyai berbagai strategi percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Namun demikian, ia tetap meminta masukan dari Komisi E Provinsi Jawa Tengah bagaimana untuk terus menurunkan angka kemiskinan.

"Kunjungan Komisi E DPRD Jawa Tengah ini adalah momentum yang sangat berarti bagi kami pemerintah daerah guna meningkatkan sinergitas. Tentu kami mengharap masukan mengenai pemberantasan kemiskinan ekstrem yang akan menjadi dasar kami guna meningkatkan penanganan lebih lanjut. Terimakasih atas kunjungannya, diskusi, dan perhatiannya, semoga ke depan sinergi lebih baik lagi," katanya.  

Dijelaskan, dari data yang ada jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung tahun 2024 pada semester II sejumlah 814.879 jiwa, dengan penduduk miskin yang dari tahun ke tahun terus mengalami fluktuasi, meski memiliki kecenderungan turun. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin Kabupaten Temanggung ada 72,57 ribu jiwa, tahun 2020 ada 77,33 ribu jiwa. Lalu di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 73,04 ribu jiwa, tahun 2023 ada 72,96 ribu jiwa dan tahun 2024 turun di angka 68,77 ribu jiwa.

Adapun perkembangan angka kemiskinan dari tahun 2019 hingga 2024 juga mengalami dinamika, mulai 9,42%, hingga turun di angka 8,67 % di tahun 2024. Angka 8,67% ini lebih baik dari capaian Provinsi Jawa Tengah, yakni 10,47?n nasional yang berada di angka 9,03%.

Sedangkan perkembangan angka kemiskinan ekstrem dari tahun 2021-2023, berturut-turut yakni 2,07, kemudian 0,96, lalu turun diangka 0,33 %. Secara kuantitatif di tahun 2021 ada sejumlah 16.100 penduduk miskin, di tahun 2022 lalu turun di angka 7.510 dan tahun 2023 turun lagi diangka 2.580.  

Pemkab Temanggung sendiri melakukan berbagai strategi antara lain mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, melalui bansos, subisidi, jaminan sosial, maupun rehabilitasi sosial. Di sini dijabarkan dalam bentuk bantuan sosial regular (PKH dan sembako), bantuan sosial khsusus (BLT DD, BST, top up bansos regular), PBI JKN, bantuan siswa miskin, iuran jaminan sosial, kartu Jateng sejahtera, RTLH, jamban, instalasi subsidi listrik, bantuan dan rehabilitasi kelompok berkebutuhan khusus.

Kemudian dilakukan upaya peningkatan akses pekerjaan, peningkatan sumber daya manusia, pendampingan dan penguatan kewirausahaan, pengembangan dan penjaminan keberlangsungan UMKM. Contohnya program padat karya, vokasi pelatihan, peningkatan akses asset produktif, akses modal, akses penggunaan lahan, peningkatan akses pembiayaan dan pasar, serta penyertaan modal UEP/KUBE. Tak kalah penting adanya pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan konektifitas antar wilayah, yang dijabarkan melalui peningkatan akses layanan dan infratsruktur, pendidikan, kesehatan, sanitasi air minum, pembangunan peningkatan sarpras transportasi hingga infrastruktur jalan.(ary;ekp)