Temanggung, MediaCenter - Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan rasionalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah ditetapkan.

Bupati Agus Setyawan mengatakan, rasionalisasi diperlukan, sebab ada perubahan Transfer ke Daerah (TKD) yang sangat signifikan atas keluarnya surat Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu Nomor S-62/PK/2025 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi TKD 2026.

"Berdasar surat tersebut, komposisi alokasi pendapatan TKD dari pemerintah pusat menjadi Rp 1.357.488.571.000. atau berkurang Rp 174.369.217.000. Prediksi awal dana TKD sebesar Rp 1.531.857.788.000," katanya, pada penyampaian pengantar nota keuangan RAPBD 2026 di Sidang Paripurna DPRD, Selasa (11/11/2025).

Bupati menyampaikan, perincian TKD yang diterima adalah Dana Desa Rp 205,1 miliar atau berkurang Rp 33,7 miliar, dana bagi hasil Rp 6,71 miliar berkurang Rp 11,63 miliar dan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 833,7 miliar, berkurang Rp 36,01 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp 26,37 miliar berkurang Rp 14,2 miliar dan Dana Alokasi Khusus non fisik Rp 285,4 miliar, berkurang Rp 16,855 miliar.

Agus mengemukakan, RAPBD yang disampaikan ke DPRD untuk dibahas setelah memperhitungkan alokasi TKD dan rumusan kebijakan adalah anggaran pendapatan sebesar Rp 1,916 triliun atau berkurang Rp 112,5 miliar yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp 415,3 miliar, pendapatan transfer Rp 1,500 triliun. Anggaran belanja Rp 2,122 triliun dan pembiayaan daerah Rp 200,8 miliar.

Pembiayaan daerah ini, terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya Rp 76,8 miliar atau berkurang Rp 86,6 miliar dan pencairan dana cadangan sebesar Rp 130 miliar. Sedangkan pengeluaran daerah Rp 0.

Dikatakan, memperhatikan rencana penerimaan pembiayaan tersebut, maka terdapat pembiayaan netto sebesar Rp 206,8 miliar yang akan digunakan untuk menutup defisit.

Ketua DPRD Yunianto mengapresiasi langkah eksekutif yang telah melakukan rasionalisasi anggaran sebelum mengajukan RAPBD di Sidang Paripurna.

"Kami akan ngebut (segera_red) melaksanakan pembahasan RAPBD ini, target 20 November telah disahkan," katanya. (Aiz;Istw;Ekp)