Temanggung, Media Center - Tim Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Temanggung terus melakukan percepatan pembangunan gedung untuk gerai koperasi.

Dari total 289 desa dan kelurahan, saat ini sebanyak 255 telah mulai dibangun, sementara 34 desa dan kelurahan lainnya masih terkendala ketersediaan lahan.

Pemerintah Kabupaten Temanggung menyatakan dukungan penuh terhadap Program Strategis Nasional (PSN) Koperasi Desa Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Bupati Agus Setyawan menegaskan, bahwa sinergi antara pelaksana di lapangan, Pemkab, dan pemerintah desa menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

“Intinya, Pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung sepenuhnya PSN Koperasi Desa Merah Putih. Harapannya, sinergitas antara eksekutor di lapangan, Pemkab, dan pemerintah desa selalu terjaga, karena ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Agus, saat ditemui di sela-sela kegiatan Kirab Sesaji Upacara Adat Merti Dusun "Nyadran Lepen" di Dusun Lamuk Gunung, Desa Legoksari, Tlogomulyo, Senin (5/1/2025).

Ia menyebutkan, hingga akhir Januari 2026 ini ditargetkan sudah ada tiga hingga lima koperasi desa yang rampung secara fisik dan infrastruktur.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah desa yang belum memiliki lahan, karena keterbatasan wilayah. Pemkab Temanggung membuka peluang bagi desa atau kelurahan yang mengajukan penggunaan aset daerah, khususnya di wilayah kelurahan.

“Beberapa kelurahan sudah mengajukan pemanfaatan aset Pemkab. Sepanjang lokasinya strategis dan memungkinkan, tentu akan kami fasilitasi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Nopirmansyah mengatakan, pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih di desanya telah mencapai sekitar 90 persen. Pengerjaan dilakukan secara cepat, karena mengejar target penyelesaian.

“Pembangunan ini dikebut sekitar lima sampai enam hari kedepan. Insya Allah segera selesai, termasuk penataan lahan parkir agar tidak menghambat aktivitas,” katanya.

Ia menambahkan, lokasi koperasi berada di atas tanah bondo desa yang telah melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), sehingga status kepemilikan lahan jelas dan tidak bermasalah. Tanah tersebut diserahkan kepada koperasi untuk dikelola demi kepentingan masyarakat. (Fir;Ekp)