Temanggung, MediaCenter – Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemerintah dalam hal pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin. Pendampingan PKH dimaksudkan untuk mendata warga yang memang membutuhkan bantuan serta memberikan sosialisasi tentang program pemerintah terkait BLT.

Untuk Kecamatan Kledung terdaftar ada 13 desa yang warganya membutuhkan bantuan dan tergolong warga kurang mampu. Dengan 4 orang pendamping PKH kecamatan, sosialisasi dan validasi dilaksanakan Kamis (23/7/2020) di Balai Desa Kledung. Adapun validasi tersebut diharuskan selesai pada akhir bulan ini, 

Di Desa Kledung sendiri terdapat 26 calon peserta PKH dan masih akan divalidasi kembali dengan komponen-komponen yang sudah ditetapkan. Komponen-komponen tersebut diantaranya seperti ibu hamil, Balita, anak sekolah, lanjut usia minimal 71 tahun ke atas dan warga penyandang disabilitas berat. Besaran bantuan tiap komponen bervariasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Tanti Fitriana, salah satu Pendamping Sosial PKH Kecamatan Kledung menjelaskan prosedur pemberian bantuan PKH yang dimulai dari pendataan, validasi sampai pemberian bantuan. Data yang diambil untuk penunjukan warga kurang mampu didapat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berada di database pusat. Maka dari itu, para pendamping sosial PKH tidak memerlukan banyak tenaga untuk pengambilan data warga miskin.

“Data turun dari pusat, terus divalidasi dan yang diundang dalam pertemuan awal ini adalah hasil dari koordinasi desa”, ungkap Tanti.

Ia juga memberi gambaran tentang banyaknya jumlah peserta PKH di Kabupaten Temanggung. Total peserta PKH per bulan Juli 2020 di Kecamatan Kledung sendiri sebanyak 1.125 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 13 Desa. Sedangkan di seluruh Kabupaten Temanggung tercatat 33.366 KPM dari 20 kecamatan.

“Untuk Kecamatan Kledung sendiri saya mendampingi 3 desa yaitu Desa Jambu, Desa Kuadungan Gunung dan Desa Kledung”, jelasnya.

Tanti mengaku belum ada kendala dalam melaksanakan tugasnya, karena banyak bantuan dari kecamatan maupun perangkat desa, sehingga koordinasi dengan warga juga lebih mudah. (MC TMG/Cahya;Ekape).