Temanggung - Orang tua dan para pendaftar anggota Polri menandatangani Pakta Integritas untuk tidak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada proses seleksi penerimaan anggota Polri 2017, dihadapan Kapolres dan Bupati Kabupaten Temanggung, Senin (17/4).

Dalam pakta integritas tersebut, dinyatakan bahwa akan dilaporkan pada panitia dan pengawas jika mengetahui adanya penyimpangan.

Sedangkan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi moral, administrasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tahapan seleksi penerimaan anggota Polri 2017, serta dituntut sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sambutannya, Kapolres Temanggung AKBP Mahesa Soegriwa mengatakan, pakta integritas ini sebagai tekad institusi bahwa tidak ada main-main atau sistem KKN dalam proses rekrutmen anggota Polri tahun 2017, baik tingkat Tamtama, Bintara maupun taruna Akpol.

Sesuai arahan Presiden dan Kapolri, tidak ada istilah main-main saat rekrutmen. Oleh karena itu, ia menegaskan jangan sampai ada panitia eksternal maupun internal yang mencoba melanggar prinsip transparansi saat proses seleksi berlangsung.

Dia mengatakan panitia panitia seleksi akan terus melakukan pengawasan secara ketat dalam setiap tahapan seleksi yang digelar, dengan harapan tidak ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi.

Oleh karena itu, kepada setiap calon siswa maupun orang tua yang menemukan adanya indikasi pungutan liar, menawarkan jasa dengan imbal balik membayar nominal tertentu agar diterima menjadi anggota Polri supaya segera melapor.

Dia mengemukakan diterima atau tidaknya seorang menjadi anggota polisi, adalah dari faktor kemampuan masing-masing. Baik dari segi kesehatan jasmani, psikotes, hingga kemampuan akademik. Dengan begitu tidak ada istilah masuk polisi membayar karena semua serba transparan. (MC Tmg/Ara/HmsRes)