Temanggung, MediaCenter - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung mengikuti kegiatan verifikasi lapangan dalam rangka pemberian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2021, yang diikuti secara daring di studio Temanggung TV bersama tim verifikator dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Rabu (24/3/2021).

Hadir dalam kegiatan tersebut para tokoh perempuan Kabupaten Temanggung, diantaranya Denty Eka Widi Pratiwi Anggota DPD RI perwakilan Jawa Tengah yang juga sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Temanggung, Erinawati Anggota DPRD Kabupaten Temanggung, aktifis perempuan Kabupaten Temanggung Su’ad Jauharoh yang juga sebagai Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Temanggung, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, diantaranya Kepala Bappeda, Kepala DPPPAPPKB, Inspektur Inspektorat, Kepala BPKPAD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinpermades, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinkominfo, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana dan Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

Kabupaten Temanggung terpilih menjadi salah satu nominator calon penerima penghargaan APE Tahun 2021. Dalam sambutannya, Bupati Temanggung H M Al Khadziq berharap, pemberian penghargaan bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat, dan menjadi salah satu yang mempunyai kontribusi besar dalam kemajuan kesetaraan gender dan peningkatan kesejahteraan masyarakat diseluruh Indonesia.

“Bahwa presentasi ini tidak otomatis menjadikan Temanggung sebagai penerima penghargaan, tetapi dalam hati kami berharap semoga Kabupaten Temanggung pada saatnya nanti betul-betul mendapatkan sebagai yang terbaik pada Anugerah APE Tahun 2021 ini,” kata Bupati.

Bupati mengatakan, konsep pembangunan di Kabupaten Temanggung yang diterapkan adalah dengan visi untuk mewujudkan masyarakat yang Tentrem, Marem dan Gandem.

“Bukti komitmen kami dalam  pelaksanaan pengarusutamaan gender adalah terwujudnya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pemenuhan Hak Anak dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Temanggung,” tambah Bupati.

“Kami menyadari bahwa penguatan pembangunan responsif gender tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja, peran serta masyarakat dan dukungan, baik moril maupun materiil sangat membantu dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gandem,” lanjut Bupati.

“Besar harapan kami tahun ini dan tahun yang akan datang kami mampu mewujudkan Kabupaten Temanggung menjadi kabupaten yang ramah gender bagi seluruh masyarakat,” pungkas Bupati. (MC TMG/Safi;Ekape)