Temanggung, MediaCenter - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mengadakan rapat koordinasi tentang keberlangsungan pariwisata bersama pengelola destinasi wisata yang ada di Kabupaten Temanggung bertempat di Aula TP-PKK Kabupaten Temanggung, Rabu (10/06/2020).
Kepala Dinbudpar Temanggung, Eddy Cahyadi menyampaikan bahwa pengelola wisata harus menyikapi konsep ‘new normal’ yang ditetapkan pemerintah  dalam keberlangsungan pariwisata yang ada di Kabupaten Temanggung.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung saat ini sudah melakukan berbagai upaya untuk mencari solusi keberlangsungan pariwisata dengan melakukan berbagai langkah, diantaranya dengan terus melakukan koordinasi dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah.
Beberapa hari yang lalu, Dinbudpar Temanggung juga telah mengikuti kegiatan Video Converence bersama Disporapar Provinsi Jawa Tengah yang juga diikuti oleh Badan Otorita Borobudur, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC), selaku pengelola Borobudur , Prambanan dan Mendhut dan juga kepada pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebagai upaya untuk mencari solusi tentang keberlangsungan pariwisata ditengah pandemi Covid-19.
Eddy menyampaikan, bahwa untuk menetapkan protokol disuatu daerah, Pemkab harus menunggu kebijakan dari pemerintah Provinsi maupun Pusat, sehingga Pemkab Temanggung saat ini masih menunggu kebijakan yang ditetapkan dari Pemerintah Provinsi dalam menjaga keberlangsungan pariwisata di Temanggung. 
“Protokol itu tidak dapat ditetapkan parsial, walaupun nantinya disesuaikan dengan kebijakan lokal yang ada di daerah masing-masing”, ungkap Eddy.
“Kebijakan daerah harus disesuaikan dengan kebijakan Provinsi, jangan sampai kebijakan Provinsi tidak masuk, tetapi malah muatan lokalnya yang lebih banyak, sehingga tidak terjadi overlap dengan peraturan yang ditetapkan oleh Provinsi“, imbuhnya.
Eddy menghimbau kepada seluruh pengelola wisata yang ada di Kabupaten Temanggung untuk menunggu keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik Pusat maupun Provinsi, sehingga diharapkan industri pariwisata bisa kembali bangkit. (MC TMG/Safi;Ekape).