Temanggung, MediaCenter - Bupati Temanggung HM Al Khadziq secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Pringsurat yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Senin (17/1/2022). Kegiatan ini merupakan bagian dari Musrenbang RKPD tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh 20 (dua puluh) kecamatan se-Kabupaten Temanggung dalam sepekan ini.

Musrenbang RKPD Tahun 2023 Kecamatan Pringsurat dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Temanggung, Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung beserta jajarannya, Kepala OPD terkait, Camat beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) Pringsurat, Kepala Desa se-Kecamatan Pringsurat, LPMD serta BPD di wilayah Kecamatan Pringsurat.

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan bahwa Musrenbang RKPD Tahun 2023 dilaksanakan untuk membahas berbagai usulan-usulan prioritas yang pengusulannya diajukan oleh desa, kelembagaan desa, maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat. 

Bupati mengatakan, dari berbagai prioritas pembangunan, sesungguhnya semuanya adalah prioritas dan semuanya benar-benar dibutuhkan untuk pemenuhan sarana prasarana, maupun untuk pemenuhan pembangunan yang lainnya, akan tetapi akhir-akhir ini sumber daya pemerintah begitu terbatas dikarenakan berbagai sebab, antara lain pandemi Covid-19.

“Akibat Covid-19, desa-desa juga harus terpotong anggarannya, dana desa yang tadinya akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang ada di desa, terpaksa harus dipotong untuk memberikan BLT dan lain sebagainya, selain itu, Kabupaten Temanggung juga sedang merekrut 3.000 lebih pegawai yang terdiri dari 945 PNS dan 2084 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,” ujar Bupati.

Bupati mengatakan, untuk perekrutan PNS ditambah ikatan dinas dari STAN dan sekolah kementerian memang sudah dianggarkan untuk menutupi kekurangan PNS akibat pensiun yang setiap bulan terjadi, tetapi untuk 2084 PPPK ini diluar dugaan, yang sebelumnya akan dibiayai oleh Pemerintah Pusat ternyata harus dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

“Pengangkatan guru honorer menjadi PPPK yang hak nya sama dengan pegawai negeri harus dibiayai, apalagi 2.084 PPPK tersebut hampir semuanya adalah guru honorer yang ber puluh-puluh tahun berbakti tanpa pamrih mengajar di sekolah-sekolah kita, jasa mereka terhadap bangsa dan negara ini sangat-sangat besar, sehingga pantas jika pemerintah memberikan penghargaan mengangkat sebagai guru PPPK,” imbuhnya.

“Akhirnya kita anggarkan ke APBD, sehingga konsekuensinya sejumlah 120 Miliar dana setiap tahun harus dialokasikan untuk memberikan gaji terhadap 2084 guru honorer tersebut. Oleh karena itu, kebutuhan pembiayaan-pembiayaan pembangunan di sektor lain untuk sementara kita realokasikan untuk pembiayaan ini,” imbuhnya.

Bupati menambahkan, selain sumber daya pembangunan yang semakin terbatas, pemasukan daerah juga terbatas. Akibat Covid- 19, penarikan pajak dari masyarakat juga mengalami hambatan. Hotel dan restoran di Kabupaten Temanggung yang sebelumnya sudah dipasang 30 tapping box untuk pembayaran pajak secara langsung, semuanya dicabut. Sehingga transaksi dibuat manual dan tidak membayar pajak.

“Berbagai akibat dan berbagai latar belakang pendapatan daerah menjadi terbatas, antara lain karena Covid-19 yang mengakibatkan perlambatan ekonomi, sehingga pembiayaan berbagai kebutuhan masyarakat tidak bisa tertangani, akibatnya masyarakat larinya ke DPR, ke pemerintah,” sambungnya.

Meski demikian, Bupati mengatakan, pemerintah akan terus berusaha dan mengintensifikasikan terus, meskipun sampai sekarang belum sepenuhnya tuntas.

“Di tengah situasi pemasukan daerah yang mengalami perlambatan, dan di dalam situasi kebutuhan daerah yang meningkat tajam, salah satunya akibat penerimaan PPPK dan lain sebagainya, kebutuhan masyarakat juga terus berjalan. Dalam situasi seperti ini yang penting kita guyub, bermusyawarah, rukun, berbagai sumber daya yang ada kita maksimalkan semaksimal mungkin untuk bisa menutup yang paling prioritas dan kita perlukan,” kata Bupati.

Memasuki tahun politik di tahun 2023, akan ada beberapa pemilihan kepala desa dan setelah itu tahun konsolidasi politik, karena semua partai politik akan bekerja untuk menyambut Pemilu serentak tahun 2024. Bupati  mengajak, kepada peserta Musrenbang agar soliditas dan persatuan menjadi perhatian semuanya.

“Agar desa-desa dan masyarakat kita dijaga betul, supaya soliditas persatuan, persaudaraan bermasyarakat jangan sampai rusak oleh proses politik. Saya yakin, masyarakat kita semuanya sudah dewasa dalam menghadapi proses politik, meskipun tahun 2024 nanti politiknya belum bisa terbayangkan akan seperti apa, karena ini Pemilu serentak pertama di Indonesia yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya,” ujarnya.

“Semoga kita bisa melalui tahun-tahun sulit ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menahkodai masyarakat Pringsurat menuju masyarakat yang lebih baik, meskipun sumber daya kita terbatas dan juga lingkup sosial kita akan berubah di tahun-tahun politik di masa yang akan datang ini,” tandasnya. (MC TMG/Sv;Ekp)