Temanggung, Media Center - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Temanggung mengadakan Kegiatan Forum Multi Sektor Analisis Situasi Program Tuberkulosis (TB) Paru-HIV tingkat kabupaten yang diselenggarakan di Resto Artomoro, Jl. Kranggan-Pringsurat, Kecamatan Kranggan, Temanggung, Selasa (7/6/2022).

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes, dr Taryumi, narasumber kegiatan Adi Susanto dan Ajeng Tisna Ratih, perwakilan dari DPPKBPPPA, Dinperinaker, Dinkominfo, Dinsos, RSUD, PKU, BPJS, LazisNU, LazisMU, BPJS Kesehatan, PKK, GOW, akademisi dan tamu undangan.

dr. Taryumi menyampaikan, bahwa kasus yang ada di Indonesia terkait dengan TB Paru-HIV menyumbang nomor tiga se-dunia setelah Cina dan India. Roadmap dari program penanggulangan TB-HIV ini sendiri di Indonesia tahun 2025 itu adalah 50 persen, sedangkan tahun 2030 sebesar 80 persen, dan harapannya di tahun 2035 sudah tertangani sampai dengan 90 persen kasus.

“Permasalahan yang timbul di lapangan terkait dengan standar pelayanan minimal yang dicapai ini sangatlah rendah, dimana penemuan terduga TB Paru ini masih berkisar 62 persen dari yang seharusnya standar pelayanan di bidang kesehatan itu tercapai 100 persen. Sementara itu, kasus yang ditemukan di Kabupaten Temanggung selama tahun 2020 sebanyak 400 kasus, tahun 2021 sedikit naik menjadi 500 kasus, sedangkan untuk tahun 2022 semester satu sebanyak 124 kasus,” jelasnya.

Berbagai masalah yang timbul di masyarakat Kabupaten Temanggung untuk mendapatkan pelayanan TB paru selama ini baru ditangani Puskesmas dan rumah sakit yang terdiri dari 26 Puskesmas dan 4 rumah sakit.

“Kenyataannya kasus terbanyak ditemukan di rumah sakit, khususnya di RSUD Djojonegoro Kabupaten Temanggung. Untuk itu, Dinas Kesehatan memberdayakan beberapa fasilitas kesehatan yang ada, antara lain klinik swasta dan praktik dokter mandiri. Hal ini diharapkan bisa menyumbang untuk penemuan kasus TB ini, sehingga eliminasi tersebut bisa tercapai dengan cara bergerak bersama,” tegasnya.

Disamping itu, dengan adanya forum multi sektor yang terdiri dari beberapa OPD, maupun sektor tertentu dapat membantu pencegahan TB Paru ini, karena dengan saling kerja sama penanganan bisa dicegah sedini mungkin.

“Kita saling kerja sama dengan OPD, maupun sektor terkait, terutama Dinperinaker, karena lewat Dinperinaker ini kita bisa melakukan tracing test terhadap pabrik-pabrik dengan karyawan besar yang notabenya tempat berkumpulnya banyak orang, sehingga kita bisa membina dan mengedukasi karyawan tersebut terkait pentingnya sadar dini terhadap TB Paru dan HIV,” tandasnya.

Selain karyawan, lingkungan pesantren juga sangat dominan terhadap perkumpulan orang, sehingga perlu peran Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Temanggung untuk saling merangkul, memberi arahan dan kerjasama dalam menemukan kasus di lingkungan pesantren.

“Coba kita bayangkan, satu orang di lingkungan pondok pesantren dan pabrik tempat bertemu orang banyak ada penderita TB Paru, maka resikonya teman-teman, maupun karyawan lain akan tertular,” imbuhnya.

Selanjutnya yang menjadi masalah berikutnya adalah banyak penderita TB Paru yang resisten terhadap obat, sehingga membutuhkan pengobatan yang lebih lama waktunya. 

“Dengan sinergi ini, diharapkan bisa menemukan kasus sejak dini, baik itu TB Paru maupun HIV-AIDS, kemudian mau dilakukan pengobatan dengan cara terapi sampai sembuh untuk yang terdeteksi TB Paru sampai dengan tahun 2035 dan orang yang terdeteksi HIV-AIDS bisa dipertahankan hidupnya di Kabupaten Temanggung, sehingga bisa tercapai sebanyak 90 persen kasus yang tertangani dan sembuh maksimal,” tandasnya.  (MC.TMG/tfa;pde;ekp)