Ket [Foto]: Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Bagian Perekonomian Setda mengadakan Sosialisasi Ketentuan Perundangan di Bidang Cukai, bersama Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) di Jambu Klutuk Resto, Desa Caturanom, Kecamatan Parakan, Temanggung, Kamis (16/6/2022).
Bupati: Dana Bagi Hasil Cukai Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat
Temanggung, MediaCenter - Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Bagian Perekonomian Setda mengadakan Sosialisasi Ketentuan Perundangan di Bidang Cukai, bersama Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) di Jambu Klutuk Resto, Desa Caturanom, Kecamatan Parakan, Temanggung, Kamis (16/6/2022).
Hadir dalam acara ini, Bupati Temanggung HM Al Khadziq, Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan Heri Kardono, Kabag Perekonomian Setda Fita Parma Dewi, Ketua APTI Wirawan dan jajaran pengurus, Pelaksana Pemeriksa Bea Cukai Magelang Anamto Ridho Rahmana, Pengamat Meteorologi dan Geofisika Madya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Semarang Iis Widya Harmoko, dan anggota APTI.
Bupati menyampaikan, cukai merupakan komponen penting pembelanjaan DBHCHT, terkait juga sebagai pembentuk harga rokok.
"Cukai ini salah satu keputusan pemerintah yang harus kita ikuti, mau tidak mau sebagai negara hukum yang mana kita menjadi bagian NKRI, berapapun besarnya, saya selaku Bupati sebelum cukai diputuskan, selalu saya minta pertimbangan ke APTI, Pemkab Temanggung harus apa, begitu isu cukai akan naik, sebelum diputuskan undang-undang cukai, bisa usul," katanya.
Yang dikeluhkan petani, bahwa ketentuan tentang cukai, naik turunnya cukai selalu di tengah-tengah musim tembakau, sehingga secara psikologis mengakibatkan penurunan harga tembakau.
"Sebenarnya itu terkait kalender pemerintah, karena pada tanggal 16 Agustus itu sudah agenda kenegaraan Presiden menyampaikan nota keuangan kepada DPR, yang berisi APBN tahun depan," imbuhnya.
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) harus bermanfaat secara maksimal bagi petani tembakau, untuk kesehatan, peningkatan kualitas bahan baku, pupuk, dan kegiatan pemberantasan cukai ilegal.
"Untuk pemberantasan cukai jangan hanya menjadi pekerjaan pemerintah, misal lewat sosialisasi pemberantasan cukai, mohon dalam penggunaan DBHCHT porsi petani lebih banyak, bagaimana caranya setiap pos pembelanjaan DBHCHT, petani, organisasi, atau masyarakat bisa menjadi pemain utama atau aktor sebagai penyelenggara penggunaan dana cukai ini," pungkasnya. (MC.TMG/sty;adi;ekp)
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook