Temanggung, MediaCenter - Wakapolres Temanggung Kompol Ahmad Ghifar Al Ahfaqsyi didampingi Kasat Intelkam AKP Sri Haryono mengadakan silaturahmi menghadapi tantangan inflasi, krisis energi dan pangan di wilayah Kabupaten Temanggung, bertempat di Aula Sindoro Sumbing, Polres Temanggung, Kamis (1/9/2022).

Dalam silaturahmi ini, diundang dari Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung yang diwakili Sekretaris Dinkominfo Dyah Sulistyowati, Kabid IKP Muhammad Yusuf, dan Alex Kusbianto selaku Sub Koordinator Statistik, serta perwakilan mahasiswa di Kabupaten Temanggung dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Dewan Mahasiswa INISNU, dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Wakapolres menyampaikan, dari Polres Temanggung ingin memberikan gambaran situasi latar belakang masalah energi nasional ini bisa muncul, berimbas kepada stabilitas keamanan nasional.

"Polri fungsinya menjaga situasi Kamtibmas kondusif, sehingga harus ada pemahaman yang sama mengenai informasi yang diterima tentang kondisi energi, terutama minyak dunia, sehingga rekan-rekan mahasiswa bisa memberikan informasi yang utuh kepada mahasiswa lainnya di kampus dan kepada masyarakat sekitar, masalah energi dunia dipicu efek terbesarnya, yaitu perang Rusia dan Ukraina," jelasnya.

Sekretaris Dinkominfo, Dyah Sulistyowati mengungkapkan, bahwa apapun yang diputuskan pemerintah harus kita dukung, kondisi negara dan pemerintah terimbas situasi global dunia, dan ini dibutuhkan kesepahaman berbagai komponen bangsa.

"Kita hargai semangat adik-adik mahasiswa, sampaikanlah pendapat adik-adik mahasiswa dengan sopan dan penyampaian aspirasinya tidak merugikan masyarakat," tegasnya.

Julian Wahyu Aji dari DPC GMNI Kabupaten Temanggung di sela-sela diskusi mengutarakan, bahwa DPC GMNI mengapresiasi kinerja Polri, terutama Polres Temanggung, tentang pengungkapan penimbunan BBM di wilayah hukum Polres Temanggung.

"Tentang bantuan sosial atau Bansos, semoga ada instruksi kepada Babinkamtibmas untuk bisa memberikan stimulus-stimulus pemahaman kepada masyarakat, bahwa DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) itu sudah urut, dari desa, TKSK ke Dinas Sosial sampai Kementerian Sosial, maka yang perlu lebih ditingkatkan adalah pengawasan pendistribusian Bansos tersebut kepada masyarakat," tandasnya. (MC.TMG/sty;tfa;ekp;ysf)