Temanggung, MediaCenter - Pemerintah Kabupaten Temanggung bersama tim dari USAID Indonesia Urban Resilient Water, Sanitation, and Hygiene (IUWASH Tangguh) Regional Jawa Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) program kerjasama USAID IUWASH Tangguh dengan Pemkab Temanggung, di Jambu Klutuk Resto, Parakan, Temanggung, Kamis (16/9/2022) siang. 

Kegiatan diikuti oleh 33 orang dari instansi terkait seperti Bappeda Temanggung, PDAM, DPRKPLH, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, DPPPAPPKB, DPUPR, BPBD, TP PKK, Gabungan Organisasi Wanita dan USAID IUWASH Tangguh.

Kabupaten Temanggung terpilih menjadi salah satu dari 38 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi sasaran program USAID IUWASH Tangguh selama lima tahun ke depan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi aman, serta meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk mendukung layanan air minum yang tangguh iklim.

Jefry Budiman, Manager Regional Jawa Tengah USAID IUWASH Tangguh menyampaikan, ada 38 kabupaten/kota di Indonesia yang terpilih menjadi sasaran program ini. Ia berharap, melalui program ini bisa meningkatkan akses air minum yang aman, sanitasi yang aman, serta perubahan perilaku higine dan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik.

”Temanggung sumber daya airnya sudah baik, tetapi di samping itu sebenarnya kita juga menghadapi ancaman penurunan, baik itu kapasitas sumber daya air dan juga penurunan kualitas. Sehingga menjadi tugas kita bersama untuk menjaga agar sumber daya yang baik ini tidak menurun, dan bisa terus berkelanjutan,” pungkasnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung yang membuka FGD, memberikan apresiasi dengan adanya program tersebut. Ia berharap, penyusunan RKT ini bisa menjadi dasar bagi Pemkab Temanggung untuk melangkah ke depan.

Untuk menyukseskan program ini, pihaknya juga akan melibatkan semua peran pentahelix, baik dari pemerintah, media massa, masyarakat, akademisi, dan pengusaha.

“Rencana ini sangat bagus, karena saling berkaitan, baik terkait dengan kegiatan, terkait dengan OPD mana yang harus bertanggung jawab, baik terkait anggaran, terkait dengan outputnya yang harus dicapai, semua harus di dalam dokumen ini. Pemerintah tidak  bisa berdiri sendiri, perlu bekerjasama yang didukung oleh semua pihak,” tandasnya. (MC TMG/sv;ekp;ysf)