Ket [Foto]: Pemkab Ikuti Rakord Pengendalian Inflasi Daerah
Pemkab Ikuti Rakord Pengendalian Inflasi Daerah
Temanggung, MediaCenter - Pemerintah Kabupaten Temanggung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring via zoom meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Senin (19/2/2024) bertempat di Ruang Gajah, Kantor Bupati Temanggung.
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan diikuti oleh seluruh Pemerintah Daerah dan Forkopimda.
Pj. Bupati Hary Agung Prabowo hadir bersama Forkopimda, Pj. Sekda, Kepala BPS Temanggung, Kepala Bappeda, Kepala Dinperinaker, dan Kepala Dinkopdag Temanggung.
Irjen Tomsi Tohir menyampaikan, bahwa pelaksanaan rapat koordinasi yang rutin dilaksanakan setiap Hari Senin ini, sebagai tindak lanjut dari naiknya harga kebutuhan pokok di berbagai daerah.
“Dalam rapat koordinasi ini, kita harus menghasilkan suatu keputusan yang kita sampaikan kepada pimpinan, dan yang kita laksanakan. Ada hal-hal, masukan, dan saran dari para peserta rapat. Tentunya yang baik akan kita kembangkan untuk kita laksanakan. Harapan saya kita fokus di situ,” tandas Tomsi Tohir.
Diketahui, bahwa angka inflasi nasional memasuki minggu ketiga Bulan Februari 2024 ini sebesar 2,57. Angka tersebut merupakan angka inflasi nasional year-on-year (yoy).
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menjelaskan, bahwa berdasarkan data tahun 2018-2023, kecenderungan enam tahun terakhir diketahui, bahwa Bulan Februari merupakan bulan yang dominan terjadi inflasi komponen inti seperti komoditas beras, bawang putih, cabai merah, bawang merah, cabai rawit, ikan segar, dan daging ayam ras. Meski begitu, pihaknya menyebutkan, bahwa inflasi di Bulan Februari 2024 lebih rendah dari inflasi Bulan Januari 2024 berdasarkan month-to-month (m-t-m).
Ditambahkan oleh Direktur Serealia Tanaman Pangan, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Moh. Ismail Wahab, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengendalikan inflasi padi yang saat ini terjadi, yakni dengan meningkatkan indeks pertanaman padi, perluasan areal tanam padi dengan mengoptimalkan lahan rawa mineral, meningkatkan penggunaan benih padi Varietas Unggul Baru (VUB), serta memonitoring stok beras secara berkala.
“Kita harus bersegera, karena curah hujannya masih cukup, kami ada program khusus bagi teman-teman di daerah untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP). Tidak ada cara lain, kecuali kita meningkatkan IP, karena konversi lahan sawah kita terbesar ada di Jawa, hampir 58 persen lahan sawah kita ini ada di Pulau Jawa. Kalau kita tidak ada peningkatan IP, maka dengan peningkatan jumlah penduduk yang terjadi, kita akan sulit memenuhi kebutuhan kita sendiri,” pungkasnya.
Selanjutnya, Kadiv Pengadaan CPP Perum Bulog, Cahyaningtiyas Rispinatri menegaskan, bahwa stok beras yang ada di Perum Bulog relatif aman dengan jumlah stok total sebesar 1.450.090 ton beras.
“Saat ini, kami menguasai stok beras 1.450.090 ton yang terdiri dari PSO sebanyak 1.418.828 ton, dan stok komersil sebanyak 31.262 ton. Pelaksanaan realisasi penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) per tanggal 18 Februari 2024 sejumlah 265.398 ton yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia,” jelasnya. (Nin;Ekp)
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook