Semarang, MediaCenter - Dalam rangka mengoptimalkan jangkauan komunikasi Pemerintah Daerah di Era Digital, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung mengikuti Workshop Outlook DigiGov 4.0 yang diselenggarakan oleh Suara Merdeka Network di Hotel Azana Semarang, Rabu (28/02/2024). 

Outlook DigiGov 4.0 mengangkat topik tentang Strategi Komunikasi Publik di Era 4.0 yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam menyampaikan informasi berupa program dan kebijakan, serta menangkap opini dan aspirasi dari masyarakat. 

Dalam kegiatan DigiGov 4.0 turut mengundang beberapa pakar Data Analysis, Praktisi GPR Kemenkominfo dan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Akademisi, serta Pimpinan Redaksi Suara Merdeka. 

Helmi Fajar Andrianto, Tim Pengelola Media Sosial Kementerian Kominfo RI menyebutkan, bahwa peran GPR yang tertuang dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik ini menjadi guidelines bagi Praktisi Humas Pemerintahan untuk menyampaikan informasi tentang program dan kebijakan, serta menyerap aspirasi masyarakat. 

"Presiden Jokowi mengeluarkan satu aturan mengenai Pengelolaan Informasi Publik melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2015. Inpres ini mengatur tentang bagaimana komunikasi publik harus dilakukan di lingkup pemerintahan. Ini bisa kita jadikan acuan bagaimana pemerintah dapat menyerap aspirasi publik sebagai fungsi monitoring tools. Tujuan utama dari GPR ini adalah untuk menyampaikan informasi tentang program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat," jelas Helmi. 

Kepala Bidang IKP Diskominfo Jateng, Moch Faizin juga membagikan pengalaman dalam mengelola media komunikasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain mengangkat profil pimpinan daerah untuk mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat, Diskominfo Jateng juga melakukan respon kanal aduan yang cepat dan membina hubungan baik dengan pers. 

"Dinas Kominfo memang punya tugas membantu Gubernur untuk melakukan komunikasi kepada masyarakat terkait pembangunan yang ada di Jawa Tengah. Transformasi digital menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kami. Yang paling penting bagi pengelola komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat adalah kanal aduan. Jangan lupa respon kita terhadap kanal pengaduan masyarakat harus cepat. Oleh karena itu, kami punya kanal LaporGub, dan juga medsos. Selain itu kami juga membina hubungan baik, menggandeng jurnalis dan pers," ungkapnya. 

Selain itu, praktisi Data Analysis yang juga Co-Founder dan CEO NoLimit menjelaskan, bahwa media pemerintahan harus berubah mengikuti audience, generasi ke generasi. Karena dengan mengetahui target audience, maka akan mempermudah pemerintah untuk mengetahui tren isu apa yang sedang berkembang saat ini. (Nin;Ekape)