Semarang, MediaCenter - Pj. Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo bersama bupati/wali kota se-Jawa Tengah beserta unsur terkait menghadiri acara "High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2024" di Ballroom Hotel Tentrem Semarang, Rabu (5/3/2024). 

Pertemuan ini sangat penting kaitannya dengan upaya pengendalian inflasi yang ada di Jawa Tengah, serta persiapan menjelang Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H.  

Pj. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Pemerintah Daerah diminta menjaga situasi, kondisi keamanan, dan bersinergi dengan Forkopimda. Melakukan langkah antisipasi menyambut arus mudik dan arus balik pada saat Idul Fitri 2024.

Selain itu, yang perlu menjadi perhatian adalah kenaikan harga pangan, karena adanya peningkatan permintaan dari masyarakat. Maka penting untuk memastikan ketersediaan bahan pokok strategis dengan harga yang terjangkau, termasuk di pasar-pasar tradisional. 

"Situasi saat ini, di tengah inflasi harga-harga beberapa komoditas naik, seperti beras, cabai, gula, dan lainnya. Ini menjadi atensi Bapak Presiden, tentunya harus ada langkah-langkah, karena angka inflasi di provinsi itu dipengaruhi kabupaten/kota, nasional dipengaruhi oleh provinsi. Jadi kuncinya adalah kebersamaan. Kabar baik saat ini sudah mulai ada penurunan, karena ada intervensi dari Pemerintah Pusat, khususnya Bulog dengan menggelontorkan beras ke seluruh wilayah. Ini hal positif, kita juga sudah mulai memasuki masa panen raya di Maret sampai awal April, harapannya akan menurunkan kembali angka inflasi," kata Pj. Gubernur. 

Ia menjelaskan, bahwa memang setiap tahun saat Ramadan dan Idul Fitri dengan adanya arus mudik dan balik sudah selalu dilakukan langkah antisipasi dan persiapan yang baik.

Tak kalah penting adalah antisipasi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dan ketersediaan barang. Inflasi di Jawa Tengah pada Februari 2024 secara month to month (MtM) sebesar 0,57%. Ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kenaikan harga beras, sedangkan secara year on year (YoY) mencapai 2,98%. Namun demikian, inflasi saat ini dialami oleh hampir semua daerah atau provinsi, sebagaimana dari tahun ke tahun menjelang Ramadan dan Idul Fitri selalu ada kenaikan harga. 

Lebih lanjut Pj. Gubernur Jateng menekankan beberapa isu yang perlu diwaspadai, yakni tren kenaikan harga beras, peningkatan pergerakan orang menuju dan melintas Jateng, peningkatan kebutuhan dan kenaikan harga sembako, kenaikan tarif angkutan umum, fenomena cuaca ekstrem (angin kencang, angin puting beliung, hujan lebat berdurasi singkat).

Empat komoditas yang membutuhkan tindakan intervensi, karena melebihi Harga Acuan Pembelian (HAP), yaitu beras medium, beras premium, cabai merah, dan gula pasir. Selain itu, ada komoditas yang harus diwaspadai pergerakan harganya, yaitu telur ayam ras, cabai merah keriting, bawang putih, cabai rawit merah, Minyakita, dan kedelai impor. 

"Saya mengimbau kepada bupati/wali kota, agar aktif memantau angka inflasi, berkoordinasi dengan BPS setempat, komunikasi intensif dengan TPID, aktif sampaikan laporan harian kepada Irjen Kemendagri. Perintahkan OPD terkait agar melakukan pendampingan, serta pengawasan inputting data harian pemantauan pasar kebutuhan pokok, laksanakan gerakan tanam cabai di pekarangan, kaji potensi kerjasama antar daerah dalam rangka pemenuhan pasokan dan menjaga distribusi pangan," tandas Pj. Gubernur. 

Tak hanya itu, Dinas Pertanian dan Perkebunan diminta agar memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan alsintan dalam rangka percepatan tanam dan peluasan tanam, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan harus memastikan stok, pasokan telur ayam, daging ayam ras, dan daging sapi, serta mengembangkan bahan lokal untuk pakan ternak. 

Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog untuk bersinergi menjaga stok pangan, memastikan distribusi dan keamanan pangan, kemudian memastikan penyaluran SPHP dan cadangan pangan provinsi tepat sasaran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar bersinergi dengan Satgas Pangan Polda Jateng guna memonitor perkembangan harga di pasar, menjaga rantai pasok bahan kebutuhan pokok masyarakat, antisipasi penimbunan ataupun belanja berlebihan. 

Adapun Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah harus menjamin ketersediaan air bagi pertanian, melakukan pemeliharaan dan memastikan infrastruktur irigasi sawah berfungsi dengan baik untuk menunjang produksi.

Badan Pusat Statistik supaya bersinergi secara intensif dengan TPID terkait perkembangan inflasi daerah. Sementara Biro Perekonomian diminta mengoptimalkan sinergi BUMD pangan milik pemprov dan kabupaten/kota, serta Badan Usaha Milik Petani (BUMP) guna meningkatan ketersediaan pasokan komoditas pangan, memfasilitasi penguatan kapasitas BUMD/BUMP, serta meningkatkan peranannya sebagai offtaker agar dapat memperkuat kerjasama antar daerah intra Jateng dan meminimalisir disparitas harga di Jawa Tengah.(ary;ekp)