Temanggung, Media Center - Bupati Agus Setyawan mengungkapkan tantangan berat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027, karena kondisi fiskal daerah tengah mengalami tekanan signifikan akibat pemotongan transfer dana pusat, besarannya kurang lebih Rp 112 miliar.

Hal tersebut disampaikan Bupati Agus Setyawan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tingkat Kecamatan untuk Tahun 2027 di Kecamatan Pringsurat, Rabu (28/1/2026).

Dalam sambutannya, Agus menekankan pentingnya kolaborasi dan strategi "keroyokan" (bersama-sama_red) antara eksekutif dan legislatif untuk menjawab aspirasi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.

Sentilan kondisi fiskal dan efisiensi, Bupati Agus Setyawan yang baru pertama kali mengikuti Musrenbang pasca-dilantik, mengakui bahwa realitas kursi Bupati berbeda jauh dengan bayangannya, saat masih menjabat sebagai Kepala Desa. Ia menyoroti adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan efisiensi besar-besaran.

"Dulu waktu jadi Kepala Desa, saya bayangkan anggaran kabupaten itu besar. Tapi ternyata kondisi fiskalnya tidak sebegitu (longgar_red). Tahun 2026, kami dipotong transfer daerah sekitar Rp 112 miliar," ujarnya di hadapan anggota DPRD Temanggung, Forkopimcam, Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang hadir.

Meski terjadi pengetatan, Agus mengklaim tidak akan memotong dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan. Ia justru mengajak para legislator di Dapil 6 untuk menyisihkan anggaran Pokir mereka guna menambal celah pembangunan yang tidak tercover oleh APBD murni.

Agus memberikan perhatian khusus pada desa-desa yang berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga, seperti Desa Wonokerso. Ia mengaku prihatin melihat ketimpangan infrastruktur di wilayah perbatasan yang memberikan kesan "kalah peradaban" dibanding daerah tetangga.

"Begitu masuk ke Temanggung, rasanya berbalik 180 derajat. Harapannya nanti pada 2027, kami sediakan anggaran, dan mohon anggota dewan juga menyisihkan Pokir-nya. Mari kita keroyokan bersama, karena Bupati tidak mungkin menyelesaikan sendiri keluhan-keluhan masyarakat," tandasnya.

Musrenbang Pringsurat ini diharapkan menjadi titik awal sinkronisasi antara usulan teknokratik, politis melalui jalur DPRD, dan aspirasi masyarakat, agar pembangunan di tahun 2026 tetap berjalan efektif, meski dihantam badai efisiensi anggaran.(Tfa;Wll;Ekp)