Temanggung, MediaCenter - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Temanggung, Rabu (24/4/2024) bertempat di halaman kantor, melaksanakan pencanangan Pembangunan Zona Integritas. 

Pencanangan dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Lingkungan Hidup, Edy Cahyadi mewakili Pj. Bupati, pimpinan perangkat daerah, mitra kerja, serta para pegawai Dinperinaker.

Dalam sambutan Pj. Bupati Temanggung yang dibacakan oleh Edy Cahyadi menyampaikan, bahwa Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi, Bebas dan Melayani di suatu institusi sangat diperlukan, mengingat kejahatan korupsi yang sudah merujuk pada cara-cara yang lebih soft dan merugikan negara.

Birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari KKN merupakan tuntutan utama masyarakat di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini. Serta menanggapi tuntutan tersebut dengan melaksanakan reformasi birokrasi yang merupakan langkah awal untuk mewujudkan penyelenggaraan birokrasi yang lebih efektif dan efisien.

“Mari kita jadikan proses ini sebagai upaya pembangunan budaya integritas daerah dan mendukung pemberantasan korupsi secara terintegritas yang melibatkan semua elemen internal dan masyarakat,” tambahnya.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada seluruh instansi pemerintah diselenggarakan demi terciptanya pemerintah yang lebih baik dengan tiga indikator, yaitu Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi, Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, serta Peningkatan Pelayanan Publik.

Guna percepatan pencapaian indikator utama tersebut dengan program Reformasi Birokrasi pada unit kerja melalui Upaya Pembangunan Zona Integritas (ZI).

Dalam laporan mengawali pencanangan ZI, Kepala Dinperinaker Sri Endang Praptaningsih melaporkan, bahwa Zona integritas yang digaungkan Dinperinaker merupakan bagian dari maklumat Pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, mudah dan gratis. 

“Bersama-sama, kami berkomitmen mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dengan Motto Kompak, Produktif, Kompeten dan Tagline Dinperinaker Beraksi Berani Tolak Korupsi,” tambahnya.

Selanjutnya, disampaikan setidak-tidaknya ada dua sasaran yang ingin dicapai dalam pencanangan Zona Integritas, yaitu terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. (tim;ekp)