Semarang, MediaCenter - Pj. Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo, Pj. Sekda Agus Sujarwo, Dandim Letkol Inf. Sriyono dan lain-lain menghadiri Rapat Koordinasi Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Kondusivitas Wilayah Provinsi Jawa Tengah, di Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Selasa (9/7/2024).

Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, mengatakan, Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024 di 35 kabupaten/kota di Jateng untuk memilih gubernur, wakil gubernur, 6 walikota dan wawali, 29 bupati dan wakil bupati. Ada berbagai hal harus dicermati dari berbagai sisi, seperti kelebihan dan kekurangan Pilkada langsung, termasuk pencegahan adanya potensi konflik.

"Kami bersama unsur Forkopimda, Bupati, Walikota, Dandim, Kapolres, ketua KPU dan lain-lain melakukan rakor, untuk mengingatkan, agar supaya kabupaten/kota menyiapkan apa yang harus mereka lakukan dalam menghadapi pesta demokrasi rakyat, Pilkada serentak. Persiapan kita harus betul-betul ya, tadi ada pembekalan dari para narasumber. Kami provinsi, maupun kabupaten sudah siap melaksanakan, mengawal pelaksanaan Pilkada di Jawa Tengah, agar berjalan aman, lancar, kondusif," katanya. 

Menurutnya, kelebihan Pilkada langsung memiliki legitimasi kuat, menciptakan iklim demokrasi, calon bisa muncul dari berbagai kalangan, sehingga kader bagus memiliki kesempatan memimpin daerah. Namun demikian ada kekurangannya, yakni terjadi polarisasi masyarakat, potensi rawan konflik masyarakat, dan biaya politik mahal.

"Keberhasilan Pilkada serentak tidak lepas dari peran seluruh elemen, baik penyelenggara (KPU), pengawas (Bawaslu, DKPP, lembaga non Bawaslu), pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, Parpol, Paslon, media massa hingga masyarakat. Adapun Desk Pilkada bertugas untuk melaksanakan pemantauan, menginventarisasi, dan mengantisipasi permasalahan, memberikan saran penyelesaian atas pelaksanaan Pilkada agar berjalan lancar," ujarnya. 

Dalam menjaga kondusivitas wilayah, ujar Nana, perlu sinergi  dengan Forkopimda, libatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, ormas, pemangku kepentingan. Suksesnya Pilkada dilihat dari tingginya partisipasi masyarakat, sukses tiap tahap, terjaga iklim kondusif, pelayanan masyarakat berjalan tanpa gangguan. Maka hal tersebutlah yang perlu diupayakan. 

Ditanya terkait adanya potensi konflik yang lebih tinggi daripada Pilpres, ia tak menampiknya, sebab dalam Pilkada antara pasangan calon dengan calon lainnya berada dalam satu kabupaten, dan berdekatan. Demikian juga dengan pendukungnya yang berada dalam satu wilayah atau di satu daerah itu. 

"Pilkada memang lebih rawan daripada Pemilu kemarin, karena antara satu paslon dengan paslon lainnya ada dalam satu kabupaten, saling berdekatan. Sehingga kalau tidak kita antisipasi dengan baik, maka konflik antar pendukung bisa terjadi. Ini yang harus kita antisipasi dan kita komunikasikan, komunikasi dengan partai politik, tim sukses, dan juga dengan masyarakat, maka edukasi kepada masyarakat harus ditingkatkan," tandas Pj. Gubernur Jateng.(ary;ekp)