Temanggung, MediaCenter - Pemkab Temanggung menerapkan kebijakan perparkiran untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di daerah tersebut dengan transformasi tata kelola perparkiran untuk mengurangi kemiskinan ekstrem.

Pj. Bupati Hary Agung Prabowo mengatakan, sektor parkir harus turut serta berkontribusi dalam penanganan keluarga miskin ekstrem. Langkahnya, melalui program rekrutmen juru parkir yang memprioritaskan warga masyarakat miskin ekstrem.

"Program ini diharapkan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mengurangi jumlah keluarga miskin ekstrem dengan menyediakan lapangan pekerjaan sebagai juru parkir," katanya, Sabtu (13/7/2024).

Pj. Bupati menyampaikan hal tersebut, ditemui di sela-sela Tim Koordinasi Pengelolaan dan Penertiban Parkir Temanggung (TKP3T) dan Sistem Informasi Manajemen Perparkiran (SIP_Pantes). 

Kegiatan dilangsungkan di Halaman Dinas Perhubungan setempat dan diikuti ratusan juru parkir yang ada di daerah tersebut.

Disampaikan Pj. Bupati Hary Agung, langkah Pemkab Temanggung dalam merekrut warga miskin ekstrem sebagai juru parkir, sebagai bukti komitmen serius menangani kemiskikinan.

Pj. Bupati mengemukakan, sistem pengelolaan dan pelayanan parkir di Kabupaten Temanggung masih dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan. Diantaranya, parkir di tepi jalan umum dianggap menjadi hambatan samping yang mengurangi kapasitas jalan, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan kelancaran arus lalu lintas.

Disamping itu, masih banyaknya lokasi parkir liar yang belum tertangani dengan baik perlu untuk segera diselesaikan.

Di sisi internal sendiri, dihadapkan pada kondisi masih kurangnya kedisiplinan para juru parkir atas tugas, kewajiban, serta tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, regulasi tata kelola dan standar operasional prosedur yang perlu dikaji lagi diselaraskan dengan perkembangan dan perubahan kondisi yang terjadi.

"Kami berharap TKP3T dan SIP_Pantes turut menjawab permasalahan dan meningkatkan pendapatan asli daerah, sekaligus peningkatan kesejahteraan warga," tandasnya. 

Kepala Dinas Perhubungan Supriyanto mengatakan, diperlukan optimalnya penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan perparkiran di Temanggung.

Saat ini, indeks kepuasan masyarakat di sektor pelayanan parkir dinilai masih rendah di beberapa aspek, baik regulasi, tata kelola, infrastruktur penunjang, maupun sumber daya manusia. Sehingga diperlukan upaya dan langkah tindak lanjut untuk segera diperbaiki.

Ia mengatakan, permasalahan sektor parkir tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Dinas Perhubungan saja, koordinasi lintas sektoral dan peran serta masyarakat sangat diperlukan agar penanganan permasalahan parkir dapat diselesaikan.

Oleh karena itu, disampaikan pihaknya mengimbau kepada seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung agar dapat bekerja sama, berkolaborasi dan bersinergi cara optimal dengan stake holder, mitra kerja, rekan media, dan melibatkan peran serta dari seluruh bersama kerja sangat komponen masyarakat dibutuhkan untuk mendorong pelayanan terbaik kepada masyarakat, karena transportasi yang handal dan efisien.

"TKP3T kedepan memiliki tugas yang cukup berat untuk mewujudkan tata kelola perparkiran menjadi lebih optimal mengingat tuntutan masyarakat akan pelayanan terbaik dari pemerintah cukup tinggi," terangnya. 

Dalam melaksanakan tugasnya, TKP3T ini difasilitasi suatu sistem teknologi informasi manajemen berbasis informasi yang diberi nama SIP_PANTES.

Dikatakan, sistem informasi ini memuat seluruh regulasi yang mengatur tata kelola parkir, data titik parkir, data juru parkir, data pendapatan retribusi parkir, dan data dukung TKP3T lainnya. Layanan itu yang akan mempermudah menganalisa permasalahan dan menyusun rencana tindak lanjut penanganan permasalahan parkir di wilayah Kabupaten Temanggung. (Aiz;SV;Ekp)