Temanggung, MediaCenter - Wakil Bupati drg.Nadia Muna meninjau pelaksanaan pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Temanggung, yang berada di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pada peninjauan itu, ia menyempatkan diri berbincang dengan petugas dan masyarakat yang hendak memanfaatkan layanan tersebut.

Dari sini, ia pun mengetahui adanya MPP ini mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan sesuai kebutuhan, bahkan dari MPP ini sendiri bisa mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena ada pula peningkatan iklim investasi. Ia pun mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan keberadaan layanan MPP.  

"Setelah saya lihat, ternyata MPP Temanggung berjalan dengan baik, mempercepat pelayanan secara terpadu kepada masyarakat. Jadi MPP ini kan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan produk pemerintahan, sehingga kita tahu juga, bahwa multi player effect dari MPP itu sudah terjadi di 2024 adanya peningkatan investasi sampai Rp 2 triliun tertinggi se Purwomanggung. Itu membuktikan, bahwa pelayanan yang baik pasti akan mendorong hal lain atau ada efek domino pada perekonomian, termasuk di UMKM. Jadi bisa mendorong peningkatan PAD," ujarnya, Jumat (7/3/2025).

MPP Kabupaten Temanggung sendiri memiliki 25 instansi dan 132 layanan, yang terdiri dari 13 instansi daerah, meliputi DPMPTSP, DPUPR, DINSOS, DINDUKCAPIL, DINKES, DINKOPDAG, DISHUB, DPRKPLH, DINPERINAKER, DKPPP, DINDIKPORA, BPKPAD, HELPDESK OSS, dan 12 instansi vertikal yang meliputi BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Imigrasi, Bank Jateng, Samsat, Polres, BPS, Kejaksaan Negeri, ATR-BPN, Kemenag, Taspen, dan KPP Pratama.

Hal itu pun sinkron juga dengan DPMPTSP Temanggung yang juga memiliki 12 inovasi pelayanan di antaranya JEMPOLBOSS (Jemput Bola Berbasis OSS), yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan di kecamatan maupun di desa se-Kabupaten Temanggung yang bersinergi dengan instansi setempat. Bahkan, inovasi tersebut telah direplikasi hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

"Kami telah berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat, hal ini telah diwujudkan dengan hadirnya MPP yang bisa memberikan pelayanan saling terintegrasi, sehingga lebih cepat, lebih mudah dan transparan. Ini adalah bagian dari reformasi birokrasi yang terus kita dorong untuk mewujudkan pemerintah bersih, efisien, bebas korupsi. Saya meminta masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan dalam MPP ini sesuai kebutuhannya yang bersifat one stop door," lanjut Wabup.

Kepala DPMPTSP Dwi Sukarmei mengatakan, pelayanan dalam MPP semua telah memiliki payung hukum, sehingga yang memang gratis betul-betul gratis yang harus berbayar tetap berbayar. Namun pada prinsipnya keberadannya adalah untuk memberikan kemudahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.(ary;wil;adi;ekp)