Semarang, MediaCenter - Kementerian Sosial RI, saat ini tengah menyiapkan pembangunan sentra Sekolah Rakyat, salah satunya di Provinsi Jawa Tengah. Adapun di Jateng, ada beberapa wilayah yang dipilih, antara lain Kabupaten Temanggung. Temanggung akan bersanding dengan tiga daerah lainnya, yakni Pati, Magelang dan Kota Surakarta. Salah satu alasan pemilihan, karena Kemensos memiliki sentra pelayanan di daerah tersebut.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengatakan, Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai tahun ajaran 2025-2026 ini ditujukan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis yang berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat dari keluarga miskin. Menurutnya, ini merupakan gagasan dari Presiden Prabowo untuk memuliakan keluarga miskin dan memfasilitasi kebangkitan "wong cilik" menuju Indonesia Emas 2045.

"Di Jawa Tengah itu milik kami (Kemensos_red/UPT), ada empat sentra pelayanan di Temanggung, Pati, Magelang, dan Solo. Itu yang sudah siap untuk tahun ini. Nanti kita akan koordinasi lagi di Jateng, mana yang sudah siap, bisa dalam bentuk gedung yang bisa direvitalisasi atau dalam bentuk tanah. Bedanya dengan yang lain berbentuk boarding school jenjang SD, SMP, SMA, kedua gratis semua dibiayai oleh pemerintah, kurikulum unggulan, akan memprioritaskan warga di sekitar lokasi sekolah berdiri Desil 1 dan Desil 2," ujarnya usai pertemuan dengan gubernur dan para bupati wali kota se-Jateng di Kantor Gubernur, Rabu (13/3/2025).

Gus Ipul menegaskan, bahwa sekolah gratis ini semuanya termasuk anggaran dan tenaga pendidik disiapkan dari pusat. Untuk guru-guru nanti akan disiapkan oleh Dikdasmen, dites dan ditempatkan di Sekolah Rakyat, begitu juga dengan kurikulum digodok antara Dikdasmen dan Dikti. Kendati belum bisa merinci soal anggaran lantaran masih dihitung, namun ia menuturkan, bahwa nanti sekolah ini kira-kira akan berdiri di atas lahan seluas 5 sampai 10 hektare. Syarat peserta didik berdasarkan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memetakan masyarakat kategori miskin ekstrem dan miskin. 

Pembangunan Sekolah Rakyat ini, jelas Gus Ipul, menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk tenaga pengajar dijanjikan akan disiapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diminta dukungannya untuk penyediaan lahan atau bangunan yang bisa direvitalisasi menjadi sekolah rakyat. Saat ini, sudah ada sekitar 50 lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah dan nantinya diklaim akan terus bertambah.  

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menuturkan, kuota setiap sekolah nantinya berkisar antara 1.000 orang atau melihat data yang ada. Pasalnya, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memetakan masyarakat kategori miskin ekstrem dan miskin hingga saat ini masih terus berproses. Melalui pemetaan ini nanti akan keliatan mana yang masuk kategori Desil 1 dan mana yang masuk Desil 2, 3, dan 4 termasuk posisi di mana, by name by addres-nya, NIK berapa. Kemudian dirinci yang berhak masuk SD, SMP, SMA, ada berapa.

"Alasan pemilihan empat daerah itu (Temanggung, Pati, Magelang, Surakarta), karena Kemensos punya Sentra, jadi punya kantor, punya aset, bangunan dan tanah sudah ada. Jadi asset punya Kemensos semua. Kurikulumnya kemungkinan agak sedikit berbeda dengan sekolah umum, tahun pertama bisa matrikulasi, misalnya Bahasa Arab, Inggris, Mandarin," terangnya. (ary;ekp)